Igan Baswara Gandeng Karan Mahardika hingga Gogocookie dalam Penggarapan “Ikut Aku Pulang” Usai Kericuhan di Moch Toha, Cepot Motah Indonesia Borong Pecel Lele dan Bagikan Gratis kepada Warga. Cegah Penyebaran TBC, Pemdes Malakasari Gelar Penyuluhan Penyakit Menular Melalui Dana Desa Tahap II Tahun 2026 DISKOP UKMK KABUPATEN BANDUNG BERIKAN PELAYANAN PRIMA, DAMPINGI UMKM DARI LEGALITAS HINGGA NAIK KELAS Pemdes Malakasari Salurkan Bantuan Sembako untuk Lansia yang Belum Terjangkau Bansos Expo KKN UMB 2026 Bahas Peluang Produk Mahasiswa Jadi Usaha Berkelanjutan

Artikel

Polemik Jalur Domisili Khusus, Antara Pemerataan Akses dan Ancaman untuk Sekolah Swasta

badge-check


					Polemik Jalur Domisili Khusus, Antara Pemerataan Akses dan Ancaman untuk Sekolah Swasta Perbesar

Ketua FKSS SMA Jawa Barat Ade D. Hendriana, S.H., menyampaikan bahwa dengan dibukanya jalur domisili khusus di Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini maka berakibat minumnya pendaftar ke sekolah swasta karena adanya penambahan kuota di sekolah negeri, fenomena ini seakan berdampak negatif bagi sekolah swasta dengan berkurangnya atau minimnya pendaftar maka akan banyak sekolah swasta yang tutup atau gulung tikar.

Aktivis pendidikan sekaligus pemerhati kebijakan pendidikan Dadan Sambas, menyampaikan bahwa satu kebijakan seharusnya diawali dengan satu survey yang matang serta harus disosialisasikan secara gamblang jangan dilaksanakan secara dadakan. Ia berpendapat daripada menambah jumlah kuota di SPMB melalui jalur domisili khusus bagi daerah yang belum ada sekolah negeri, lebih baik memberdayakan secara optimal yang ada dengan memberikan satu program bantuan baik untuk sekolahnya maupun bagi calon peserta didik.

Untuk sekolah penyangga pun seakan hal ini menjadi satu masalah, karena harus menyiapkan infrastruktur untuk pemenuhan calon peserta yang satu rombongan belajar bisa di angka 42 siswa. Untuk pemberdayaan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah pun sulit untuk dilakukan, hal ini didasarkan pada mindset yang seakan mengakar “SEKOLAH GRATIS” yang pada akhirnya saat diajak berperan aktif guna meningkatkan mutu layanan pendidikan seakan merasa dipaksa yang pada akhirnya menjadi bahan aduan bagi komite sekolah dan satuan pendidikan, pungkas Dadan Sambas.**

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

RAKERCAB I XTC DPC Kabupaten Bandung Digelar, Konsolidasi dan Evaluasi Jadi Momentum Penguatan Organisasi

21 September 2026 - 20:06 WIB

Dari Kanvas hingga Video, Putu PW Winata Hadirkan “Suara Alam Pagi Jatiluwih”

30 September 2025 - 20:03 WIB

Kerajaan, NKRI dan Sistem Administrasi Publik Indonesia: Refleksi Perjalanan Ternate dan Tidore

22 September 2025 - 13:03 WIB

7 Camilan Sehat Kaya Nutrisi Penambah Daya Otak

24 Juni 2025 - 11:38 WIB

Hallo Gojek, InDriver, Maxim, Angkot Ambil peluang ini!

8 Juni 2025 - 09:00 WIB

Trending di Artikel