2. Pluralitas sebagai Kekuatan. Maluku Utara dengan Ternate dan Tidore menunjukkan bahwa pluralitas politik dan sosial adalah modal sosial, bukan ancaman. NKRI akan semakin kokoh bila keberagaman ini dirawat dan dihargai.
3. Sinergi Kerajaan dan Birokrasi Modern. Kerajaan dan birokrasi negara bukan dua kutub yang harus dipertentangkan. Justru keduanya bisa bersinergi: birokrasi menyediakan struktur formal, sementara kerajaan menyediakan legitimasi kultural dan kedekatan sosial.
Refleksi dari perjalanan ke Ternate dan Tidore mengajarkan bahwa NKRI adalah rumah besar yang dibangun di atas fondasi kerajaan, perjuangan rakyat, dan modernisasi birokrasi. Menyatukan ketiganya bukan hanya soal sejarah, tetapi juga soal masa depan administrasi publik Indonesia. Sultan Tidore, dalam tutur bijaknya, mengingatkan bahwa kerajaan tetap menjadi bagian dari identitas bangsa dan mitra strategis negara. Bagi saya pribadi, pengalaman ini mempertegas bahwa administrasi publik Indonesia harus senantiasa mencari keseimbangan: antara rasionalitas birokrasi dan legitimasi sosial-kultural.
Perjalanan akademik menghadiri seminar dan pelantikan IAPA Maluku Utara tidak hanya memperkaya pengetahuan profesi, tetapi juga meneguhkan pemahaman tentang pentingnya integrasi kerajaan, NKRI, dan sistem administrasi publik dalam perjalanan bangsa.***
(Red)
