GPM-CD Bongkar Dugaan Carut-Marut Tirtawening: Rangkap Jabatan, Gaji Rp140 Juta, hingga Aset Meter Air Hilang Dilepas dengan Doa, 40 Atlet Vamos Baleendah Siap Berlaga di UGM Tae Kwon Do Championship 2026 PAC XTC Cimaung isi maulid Nabi dan santunan Anak yatim Bersama Forkopimcam dan berkolaborasi dengan Cepot Motah Polda Jabar dan Driver Online Bandung Raya Perkuat Sinergi Lewat Bakti Sosial 1.362 KPM Malakasari Terima Bantuan Bulog, Penyaluran Dikawal Pemdes hingga Aparat Khidmat di Tengah Alam, XTC Kabupaten Bandung Peringati HUT RI ke-81 di Gunung Puntang

Artikel

Kerajaan, NKRI dan Sistem Administrasi Publik Indonesia: Refleksi Perjalanan Ternate dan Tidore

badge-check


					Rd Ahmad Buchari, Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran & Wakil Ketua Bidang Pengembangan Wilayah dan Kelembagaan DPP IAPA. Perbesar

Rd Ahmad Buchari, Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran & Wakil Ketua Bidang Pengembangan Wilayah dan Kelembagaan DPP IAPA.

Bagi Indonesia hari ini, keberadaan Ternate dan Tidore bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga pengingat bahwa akar kedaulatan bangsa sudah ada jauh sebelum proklamasi 1945.

Kerajaan dalam Bingkai NKRI

Lahirnya NKRI tidak serta-merta menghapus eksistensi kerajaan. Justru, konstitusi dan praktik kenegaraan kita mengakomodasi peran kerajaan sebagai bagian dari kebudayaan bangsa. Hingga kini, beberapa kerajaan di Indonesia tetap diakui dan dihormati, baik secara kultural maupun administratif.

Kesultanan Tidore, misalnya, masih memiliki peran penting dalam menjaga identitas lokal, adat, dan kearifan tradisional. Dalam pertemuan kami, Sultan Tidore menekankan bahwa kerajaan adalah mitra strategis dalam merawat sejarah, budaya, dan persatuan bangsa. Pandangan ini relevan bagi penguatan NKRI yang plural dan majemuk.

Administrasi publik Indonesia sering dilihat dari perspektif modern: birokrasi yang rasional-legal, warisan sistem kolonial, dan struktur formal negara modern. Namun, bila menelusuri lebih dalam, praktik administrasi publik kita juga dipengaruhi oleh sistem kerajaan tradisional.

Kesultanan Ternate dan Tidore telah mengenal pembagian kekuasaan, mekanisme musyawarah, hingga struktur sosial yang berbasis adat. Sultan, dewan adat (bobato), hingga komunitas soa membentuk tata kelola masyarakat yang efektif sesuai konteks zamannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dari Kanvas hingga Video, Putu PW Winata Hadirkan “Suara Alam Pagi Jatiluwih”

30 September 2025 - 20:03 WIB

Polemik Jalur Domisili Khusus, Antara Pemerataan Akses dan Ancaman untuk Sekolah Swasta

26 Juni 2025 - 13:52 WIB

7 Camilan Sehat Kaya Nutrisi Penambah Daya Otak

24 Juni 2025 - 11:38 WIB

Hallo Gojek, InDriver, Maxim, Angkot Ambil peluang ini!

8 Juni 2025 - 09:00 WIB

Menjaga Cahaya di Malam Hari, Narasi Indah tentang Aturan Jam Malam Pelajar di Jawa Barat

7 Juni 2025 - 09:00 WIB

Trending di Artikel