Polda Jabar Bertemu AOCB di Cirebon, Bahas Aspirasi Driver Online soal Potongan Aplikator Air Mata untuk Negeri: Guru Ini Menggendong Anak Meniti Jembatan Tali Demi Mengajar Bukan Cuma Indo Bounce, DNA Tampil Beda di Album Perdana OURORA Single “Dopamine (Bukan Haluuu)” Resmi Dirilis, Kolaborasi Roni Joni, Rycko Ria, dan Naomi Ivo Haflatul Imtihan Hidayatul Ilmi, Momentum Menguatkan Pendidikan dan Pembangunan Umat Roni Joni, Rycko Ria, dan Naomi Ivo Siap Hadirkan Kejutan Lewat “Dopamine (Bukan Haluuu)”

Komunitas

Ketua Ormas AMS Sampaikan Sikap Kritis Terkait Kebijakan PJ Walikota Bandung yang Dianggap Ganjil

badge-check


					Ketua Ormas AMS Sampaikan Sikap Kritis Terkait Kebijakan PJ Walikota Bandung yang Dianggap Ganjil Perbesar

TOPIK MEDIA – Bandung, 22 Januari 2025. Ketua Ormas Angkatan Muda Siliwangi (AMS) menyampaikan sikap kritis terkait kebijakan Penjabat (PJ) Walikota Bandung yang dianggap mencurigakan dan ganjil. Terkait adanya Upaya rotasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan di penghujung masa jabatan dan di tengah masa transisi menuju kepemimpinan Walikota terpilih menimbulkan pertanyaan serius mengenai motif di balik langkah tersebut.

AMS melihat keputusan ini bukan hanya tidak tepat waktu, tetapi juga dapat menimbulkan spekulasi negatif, baik di kalangan birokrasi maupun masyarakat luas.

Poin-poin Kritikan AMS:

1. Keputusan yang Tidak Tepat di Masa Transisi
Kebijakan strategis seperti rotasi dan promosi ASN seharusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan stabilitas pemerintahan. Langkah yang diambil di akhir masa jabatan PJ Walikota dikhawatirkan dapat mengganggu kesinambungan pelayanan publik.

2. Motif yang Dirasa Ganjil dan Mencurigakan
Dalam konteks masa transisi, kebijakan ini terlihat kurang relevan dan menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

3. Potensi Ketidakadilan di Lingkungan ASN
Rotasi dan promosi ASN yang mendadak dapat memicu rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan birokrasi. ASN seharusnya mendapatkan kepastian bahwa kebijakan yang diambil murni berdasarkan profesionalisme dan kebutuhan organisasi, bukan karena alasan lain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Polda Jabar Bertemu AOCB di Cirebon, Bahas Aspirasi Driver Online soal Potongan Aplikator

30 Juli 2026 - 14:55 WIB

Polda Jawa Barat dan Driver Online Diskusikan Kerawanan Saat On Bid

21 Mei 2026 - 12:48 WIB

XTC Kabupaten Bandung Siap Dorong Kader Terbaik Pimpin IMI

7 Mei 2026 - 20:07 WIB

Rakernas I XTC Indonesia Tegaskan Transformasi Menuju Organisasi Lebih Solid

21 April 2026 - 08:38 WIB

Program Khitan Gratis XTC Cirebon Bertransformasi, Kini Jemput Bola ke Masyarakat

18 April 2026 - 10:06 WIB

Trending di Komunitas