4. Dampak pada Kepemimpinan Baru
Kebijakan ini juga dapat membebani Walikota terpilih yang seharusnya memiliki kewenangan untuk menata ulang struktur birokrasi sesuai dengan visi dan misinya.
AMS meminta agar PJ Walikota Bandung memberikan klarifikasi yang transparan terkait kebijakan ini. Jika tidak ada alasan yang kuat dan dapat diterima, AMS mendesak agar rotasi dan promosi ASN tersebut segera dihentikan.
Harapan AMS:
AMS mengajak seluruh pihak, termasuk PJ Walikota Bandung, untuk menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Langkah-langkah yang tidak relevan di masa transisi hanya akan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan.
AMS akan terus mengawal kebijakan ini demi memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat Kota Bandung.
Hormat kami,
Ketua Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Kota Bandung
[Zaenal Ihsan]
