Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan penerimaan siswa untuk sekolah rakyat itu akan mengacu kepada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari status kesejahteraan kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.
Kepala BPS juga mengatakan dari 53 lokasi yang telah dipilih untuk program sekolah rakyat, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi.
“Jadi, ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS,” kata Amalia.
Gus Ipul, kemudian melanjutkan bahwa pemerintah terus konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah rakyat.
