Igan Baswara Gandeng Karan Mahardika hingga Gogocookie dalam Penggarapan “Ikut Aku Pulang” Usai Kericuhan di Moch Toha, Cepot Motah Indonesia Borong Pecel Lele dan Bagikan Gratis kepada Warga. Cegah Penyebaran TBC, Pemdes Malakasari Gelar Penyuluhan Penyakit Menular Melalui Dana Desa Tahap II Tahun 2026 DISKOP UKMK KABUPATEN BANDUNG BERIKAN PELAYANAN PRIMA, DAMPINGI UMKM DARI LEGALITAS HINGGA NAIK KELAS Pemdes Malakasari Salurkan Bantuan Sembako untuk Lansia yang Belum Terjangkau Bansos Expo KKN UMB 2026 Bahas Peluang Produk Mahasiswa Jadi Usaha Berkelanjutan

Berita Daerah

Demo Besar Ojol 21 Juli, Tuntut UU Transportasi Online dan Audit Aplikator

badge-check


					Sejumlah pengemudi ojek daring berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (20/5/2025)/ANTARA Perbesar

Sejumlah pengemudi ojek daring berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (20/5/2025)/ANTARA

TOPIK MEDIA, JAKARTA – Sekitar 50 ribu pengemudi ojek online (ojol) dan kurir daring yang menamakan diri sebagai “korban aplikator” akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 21 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa aksi ini merupakan akumulasi dari kekecewaan mendalam terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas dan tidak responsif dalam menanggapi tuntutan para pengemudi sejak aksi-aksi sebelumnya.

“Aksi ini akan lebih besar dari sebelumnya, karena pemerintah terus membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa solusi nyata dari Kementerian Perhubungan,” ujar Igun, Minggu (20/7/2025) di Jakarta.

Selain di depan Istana Merdeka, massa juga akan menggelar aksi di sekitar kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan. Demonstrasi ini diberi nama “Aksi 217 Istana”, dengan lima tuntutan utama dari para pengemudi dan kurir daring.

Tuntutan tersebut antara lain:

1. Pemerintah segera menghadirkan Undang-Undang Transportasi Online.

2. Penetapan peraturan tarif pengantaran dan makanan yang adil.

3. Melakukan audit investigatif terhadap perusahaan aplikator.

4. Menghapus sistem multi-order dalam satu transaksi.

5. Memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pengemudi daring.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Cegah Penyebaran TBC, Pemdes Malakasari Gelar Penyuluhan Penyakit Menular Melalui Dana Desa Tahap II Tahun 2026

15 Oktober 2026 - 12:35 WIB

Pemdes Malakasari Salurkan Bantuan Sembako untuk Lansia yang Belum Terjangkau Bansos

7 Oktober 2026 - 13:16 WIB

PAC XTC Cimaung isi maulid Nabi dan santunan Anak yatim Bersama Forkopimcam dan berkolaborasi dengan Cepot Motah

31 Agustus 2026 - 19:53 WIB

1.362 KPM Malakasari Terima Bantuan Bulog, Penyaluran Dikawal Pemdes hingga Aparat

23 Agustus 2026 - 23:49 WIB

Dari Leuwidulang untuk Budaya Sunda, GPMPP Putra Layang Pusaka Pentaskan Pencak Silat di HUT RI ke-81

20 Agustus 2026 - 14:25 WIB

Trending di Berita Daerah