Bukan Sekadar Medali, O2SN Jadi Bukti Keberhasilan Pembinaan Sanim Rangga Lindee Cremona Tampil Beda Lewat Single Hiphop “Malas Tapi Terpaksa” Polda Jawa Barat dan Driver Online Diskusikan Kerawanan Saat On Bid Kepala, Pundak, Kerja Lagi”, Lagu yang Mengubah Kelelahan Pekerja Menjadi Teror Sinematik Belum Jalani Hukuman, Silfester Tetap Duduk di Kursi Komisaris? Spanduk “Kalah Jadi Cacing” Berbalik Jadi Sindiran Usai Persija Kalah dari Persib

Tokoh

Agus Flores Singgung Pelanggaran HAM dan Perampasan Tanah Adat: “Mana Menteri HAM?”

badge-check


					Agus Flores Singgung Pelanggaran HAM dan Perampasan Tanah Adat: “Mana Menteri HAM?” Perbesar

TOPIK MEDIA – Ketua Umum PW Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, R. Mas MH Agus Rugiarto SH, atau yang dikenal sebagai Agus Flores, kembali menyuarakan kritik keras terhadap kinerja Menteri Hukum dan HAM yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat secara menyeluruh.

“Sudah saatnya Presiden mengevaluasi Menteri HAM. Jangan hanya diam dan sibuk mengurusi administrasi seperti SKCK, sementara di tanah Papua saudara-saudara kita—termasuk aparat negara—menjadi korban kekerasan bersenjata,” ujarnya lantang. (13-04-2025)

Ia menegaskan bahwa pelanggaran HAM bukan hanya soal dokumen administratif, melainkan juga mencakup pembiaran terhadap kekerasan bersenjata, perampasan tanah adat, dan ketidakadilan yang menimpa masyarakat di wilayah konflik seperti Papua.

“Dimana suara Menteri HAM saat aparat Polri ditembak oleh OPM? Dimana kehadiran negara saat masyarakat adat kehilangan tanahnya karena korporasi besar? Jangan hanya sibuk bicara HAM di ruang ber-AC, turun ke lapangan! Rasakan penderitaan rakyat,” tegas Agus Flores yang juga dikenal sebagai tokoh pengacara senior dan pegiat sosial.

Lebih lanjut, PW FRN Counter Polri mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Termasuk mereka yang berada di wilayah-wilayah terpinggirkan, yang hak-haknya kerap terabaikan.

“Kami dari PW FRN siap mendukung Polri dalam menjaga keamanan di Papua dan wilayah lain. Tapi pemerintah pusat, khususnya Menteri HAM, juga harus hadir! Jangan hanya muncul saat urusan politik,” pungkasnya.***

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

ASN Muda Berprestasi: Rakha Dhifan Torehkan Prestasi di Ajang Future Leader Kota Bandung

25 November 2025 - 17:23 WIB

Dorong Karya Ilmiah Guru, Dr. Rustiyana Hadirkan Jurnal Pendidikan Kinanti Online dan Cetak

14 Juni 2025 - 12:31 WIB

Inspirator Muda, Shandy Goda Bangun Talenta Komunikasi Lewat Proskill Academy

30 April 2025 - 16:56 WIB

Bertemu Habib Luthfi, Agus Flores Temukan Makna Baru dalam Hidup

11 April 2025 - 14:00 WIB

Dadang Rahma, 31 Tahun Bersahabat dengan Raungan Sirine dan Api

30 Maret 2025 - 15:57 WIB

Trending di Tokoh