RUANG OPINI PUBLIK – Proyek pembangunan jembatan di Kampung Cikananga, RT 02/03, Desa Muaracikadu, Kabupaten Cianjur, menjadi sorotan warga setelah tak kunjung selesai meski telah dikerjakan sejak 2025. Proyek yang seharusnya rampung dalam waktu 60 hari sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) itu hingga April 2026 masih menyisakan persoalan serius.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Jembatan yang belum layak pakai membuat kendaraan roda empat tidak dapat melintas, bahkan saat momentum arus mudik Lebaran. Warga terpaksa melakukan pelebaran jalan secara darurat agar akses tetap bisa digunakan, meski dengan keterbatasan.
Permasalahan ini sempat viral di media sosial, terutama Facebook, yang kemudian memicu respons dari pihak terkait. Perbaikan sempat dilakukan, namun dinilai tidak maksimal. Warga menyebut perbaikan hanya dilakukan dengan pengurugan tanah di bagian jalan yang rusak.
Akibatnya, struktur jalan tidak bertahan lama. Saat hujan turun, bagian yang diperbaiki kembali amblas dan rusak, membuat akses kembali tidak bisa dilalui kendaraan.
“Baru juga diperbaiki, langsung rusak lagi. Kalau hujan, pasti amblas,” ujar salah satu warga.
Kondisi ini memunculkan dugaan di kalangan masyarakat bahwa pekerjaan dilakukan secara asal-asalan. Kekecewaan semakin besar mengingat nilai anggaran proyek tersebut mencapai Rp343 juta.
Warga juga mempertanyakan peran pemerintah desa dalam pengawasan proyek. Sejumlah warga menilai kepala desa belum menunjukkan tanggung jawab yang jelas atas kondisi pembangunan yang dinilai tidak sesuai harapan.
“Dengan anggaran sebesar itu, hasilnya seperti ini. Kami hanya ingin jembatan ini benar-benar bisa digunakan,” kata warga lainnya.
Berdasarkan informasi yang beredar, jembatan tersebut memiliki panjang sekitar 10 meter dan lebar 3 meter. Namun hingga kini pengerjaannya belum tuntas, dan kualitas perbaikan yang dilakukan dinilai tidak memenuhi standar.
Kekecewaan warga bahkan mencuat di media sosial. Salah satu komentar warga menyindir keras kondisi proyek tersebut, menegaskan bahwa yang diharapkan masyarakat bukan sekadar proyek selesai, melainkan infrastruktur yang benar-benar berfungsi.
Kasus ini menambah sorotan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah, khususnya terkait kualitas pekerjaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan proyek diselesaikan secara layak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah desa maupun instansi terkait mengenai kelanjutan proyek tersebut.
(RED / Iyank Airlangga)
