Polda Jabar Bertemu AOCB di Cirebon, Bahas Aspirasi Driver Online soal Potongan Aplikator Air Mata untuk Negeri: Guru Ini Menggendong Anak Meniti Jembatan Tali Demi Mengajar Bukan Cuma Indo Bounce, DNA Tampil Beda di Album Perdana OURORA Single “Dopamine (Bukan Haluuu)” Resmi Dirilis, Kolaborasi Roni Joni, Rycko Ria, dan Naomi Ivo Haflatul Imtihan Hidayatul Ilmi, Momentum Menguatkan Pendidikan dan Pembangunan Umat Roni Joni, Rycko Ria, dan Naomi Ivo Siap Hadirkan Kejutan Lewat “Dopamine (Bukan Haluuu)”

Pemerintahan

DPR Soroti Ketiadaan Blueprint Pendidikan: Revisi UU Sisdiknas Harus Sejalan dengan Visi Indonesia 2045

Perbesar

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS DPR RI.

“Yang menjadi catatan kami adalah kita belum punya cetak biru. Revisi UU ini akan percuma jika tidak dibarengi rencana induk yang visioner,” ujarnya.

Perlu Keseimbangan Vokasi, Akademik, dan Profesi
Ia juga menyoroti bahwa negara-negara tetangga yang dulunya belajar dari sistem pendidikan Indonesia kini justru melampaui karena memiliki perencanaan jangka panjang yang jelas. Salah satu indikatornya adalah keseimbangan antara pendidikan vokasi, akademik, dan profesi.

“Mereka punya arah yang jelas. Bahkan, beberapa negara di ASEAN masih mengacu pada kurikulum Indonesia tahun 1974, tapi sudah dikembangkan dengan arah yang terstruktur,” ujarnya.

Fikri mencontohkan fenomena meningkatnya angka pengangguran lulusan SMK sebagai konsekuensi dari arah pendidikan yang belum ditentukan sejak awal. Hal ini, menurutnya, mengakibatkan pemborosan sumber daya serta lahirnya stigma terhadap lembaga pendidikan vokasi.

“Jangan salahkan SMK. Masalahnya karena kita tidak pernah tetapkan dulu arah pendidikannya akan kemana. Ini yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pemerintah Ubah Skema MBG, Kini Hanya Diberikan Saat Hari Sekolah

2 April 2026 - 02:00 WIB

Kemensos Mulai Cairkan Bansos Triwulan II April 2026, Data Penerima Diperbarui Lebih Cepat

1 April 2026 - 13:00 WIB

BPH Migas Tegaskan Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi, Masyarakat Diminta Tunggu Keputusan Pemerintah

31 Maret 2026 - 14:00 WIB

BGN Pastikan Perbaikan Layanan, Jumlah SPPG Disuspend dalam Program MBG Mulai Menurun

26 Maret 2026 - 18:11 WIB

PT TASPEN (Persero) Mulai Salurkan THR 2026 untuk 3,2 Juta Pensiunan di Seluruh Indonesia

5 Maret 2026 - 18:10 WIB

Trending di Pemerintahan
Exit mobile version